agus joko pramono Fundamentals Explained
agus joko pramono Fundamentals Explained
Blog Article
IDI's Board is composed of 10 members from different supreme audit institutions. Get to be aware of them far better within our "Meet the Board" series.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
On pretty simple phrases, a lot of BPK teams have carried out precise IDI Packages as job teams, individuals, facilitators and subject matter industry experts and possess appropriately boosted personal and Skilled competence. My place on the IDI Board, I think, allows encourage the SAI to achieve for new institutional and particular person milestones."
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
IDI creates Worldwide Public Goods on a range of subjects appropriate towards the do the job of here SAIs. These publications adhere to a strict protocol of high-quality assurance and therefore are freely accessible to all.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Di sisi lain, Pramono mengaku tidak akan menawarkan janji-janji yang terlalu tinggi kepada masyarakat Jakarta. Ia ingin agar warga Jakarta dapat merasakan system kerja yang akan dia lakukan ketika berhasil menjadi gubernur nantinya.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Karena tugas KPK untuk fokus pada large profile scenarios. Sedangkan Polri fokus pada small profile conditions yang juga merata terjadi di mana-mana.
"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal six saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.